Dirut PT DKB Ber-ulah, Proyek Pembangunan Graving Dock Disinyalir Menuai Masalah

0
359

Banjarmasin, suksesinasional.com – Diungkapnya tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus merugi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani walau telah mendapat suntikan triliunan rupiah kini terus bergulir.

Salah satu dari tujuh BUMN yang terus merugi menurut Sri Mulyani adalah PT Dok Koja Bahari, yang saat ini tengah giat melaksanakan proyek peremajaan dermaga di beberapa daerah.

Disebutkan juga, PT Dok Koja Bahari (PT DKB) merupakan salah satu perusahaan yang mendapat kuncuran dana Penyertaan Modal Negara (PNM) sebesar Rp 900 M

Dimana dana PNM tersebut akan dialokasikan untuk proyek pembangunan peremajaan dermaga dan perbaikan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang operasional PT DKB.

Sementara dari sumber Kementerian Keuangan diungkapkan bahwa kerugian PT DKB selama ini disebabkan oleh beban administrasi umum yang tinggi hingga mencapai 58% dari pendapatan.

Khusus untuk Banjarmasin, proyek pembangunan Graving Dock atau Dok Kolam dengan pekerjaan senilai Rp 18 M yang dikerjakan oleh PT Lidys Artha Borneo (PT LAB) terindikasi diduga bermasalah.

Sumber menyebutkan bahwa proyek pembangungan Graving Dock yang dalam tahap pengerjaan mengalami masalah dengan kerusakan parah tergerus air pasang dan ambrol.

Lebih dalam sumber membeberkan bahwa pengerjaan proyek tersebut sudah mencapai hampir 40 persen yang berarti sudah menelan biaya hampir setengah anggaran yang tersedia. Dan jika dugaan yang mencuat ini benar, itu artinya PT DKB mengalami kerugian besar yang harus dipertanggungjawabkan.

Dari hasil investigasi, diperoleh keterangan yang mengatakan bahwa proyek pembangunan Graving Dock tersebut diduga belum mengantongi ijin Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) serta ijin Amdal.

Sebagaimana hasil penelusuran tim di lokasi PT DKB Banjarmasin, tidak tampak aktivitas kegiatan proyek pembangunan dilokasi dan terkesan seperti sengaja dikaburkan agar kasus yang merugikan negara ini tidak tercium publik.

Kepala Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Triksakti Banjarmasin, capt. Mugen ditemui di ruang kerjanya merasa terkejut, karena merasa tak pernah mendapat laporan dari para stafnya terkait kasus ambrolnya proyek pembangunan Graving Dock di lokasi PT DKB.

“Kabid Lala kita sedang sakit jadi belum ada laporan tentang kasus ini, saya masih menunggu kepala seksi untuk bareng meninjau ke lokasi. Masalah ijin, jika sudah memiliki ijin TUKS berarti sudah mengantongi Amdal dan demikian juga sebaliknya”, jelas Mugen, Rabu,(11/12/2019)

Jika kasus tersebut terbukti benar, dengan ambrolnya fisik bangunan Graving Dock PT DKB ke dasar alur kolam dan tidak segera ditangani maka dampak yang ditimbulkan selain kerugian yang besar juga perusakkan lingkungan yang akan menyebabkan terjadinya pendangkalan dan penyempitan alur yang akan mengganggu kegiatan operasional di lokasi tersebut.

Sementara, Direktur PT LAB, Didik selaku kontraktor pelaksana pekerjaan proyek pembangunan Graving Dock PT DKB, dihubungi via ponsel mengelak jika proyek yang dikerjakannya mengalami kerusakan hingga ambrol.

Saat ditanya bagaimana dengan kelanjutan proyek PT DKB yang ditanganinya dan dugaan belum adanya pembayaran terhadap pengerjaan proyek yang ditanganinya, Didik hanya mengatakan masih menunggu pembicaraan lebih lanjut dengan PT DKB.

“Ini kita masih mengkomunikasikan dan belum ada konfirmasi lanjut, nanti mungkin dalam minggu ini, kita ada pertemuan juga. Jadi untuk kabarnya kita masih belum bisa secara gamblang menjelaskannya”, ungkap Didik, Rabu,(11/12/2019)

Jika kita teliti dari keterangan Didik, ini mempertegas bahwa proses pelaksanaan proyek pembangunan Graving Dock, benar telah dikerjakan. Dan penghentian sementara proyek pembangunan Graving Dock untuk saat ini disinyalir juga merupakan imbas dari adanya dugaan ambrol proyek yang masih dalam proses pengerjaan tersebut.

Dan yang patut dipertanyakan, jika kasus ambrolnya fisik proyek bangunan Graving Dock yang masih dalam tahap pengerjaan itu benar terjadi, maka bisa dibayangkan berapa besar kerugian yang harus dialami PT DKB dan siapa yang harus bertanggungjawab ? Dari data yang berhasil dihimpun tim, pelaksanaan proyek peremajaan dermaga /fasilitas pendukung PT DKB di beberapa daerah yang kini dalam tahap pengerjaan diduga tak luput dari permainan kotor.

PT DKB Cirebon dengan proyek senilai Rp. 14 M, PT DKB Palembang Rp 6 M dan PT DKB Semarang Rp 9 M dan dengan adanya dugaan miring yang mencuat.

Dari sejumlah proyek PT DKB yang digulirkan di beberapa daerah juga diduga sarat dengan kepentingan dan berbagai penyimpangan. Sehingga sudah selayaknya pelaksanaan proyek PT DKB mendapat perhatian khusus dari Kementerian BUMN. (dung)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here