Akibat Aktivitas Pertambangan, Jalan Jatibanteng Rusak, Petugas dan Aktivis Lokal Tutup Mata

0
140

SITUBONDO–Suksesinasional.Com–Akses jalan dan jembatan penghubung rusak akibat hilir mudik sejumlah armada pengangkut hasil tambang galian C. Akibatnya resiko harus ditanggung masyarakat pengguna jalan. Dimanapun ada aktivitas penambangan, pasti akses jalan terganggu, akibat rusaknya infrastruktur.

Seperti yang terjadi di Jalan penyambung antara desa Curah Suri dan Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Jawa Timur. Mengingat persoalan jalan rusak / Ambles ini menyebabkan terganggunya moda transportasi masyarakat. Hal ini sangatlah dikeluhkan oleh banyak pihak terutama masyarakat pengguna jalan akibat dampak dari penambangan galian C

Menurut salah satu warga setempat, rusaknya akses jalan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penambang agar segera memperbaiki, bukan hanya menembel atau perbaikan sementara.

Perbaikan harus dilakukan seperti kondisi semula, mengingat jalan itu merupakan aset yang dibangun dari dana anggaran APBD Kabupaten Situbondo. Apabila jalan tidak mengalami kerusakan maka arus lalu lintas tidak terganggu dan masyarakat pengguna jalanpun tidak dirugikan,” tuturnya.

Sementara itu Ketua LSM SITI JENAR Eko Febrianto dalam hal ini tidak mempersoalkan tentang WIUP dan IUP nya. Tapi lebih konsen kepada dampak dari hilir mudik kendaraan dump truck dengan tonase over kapasitas yang membuat rusaknya akses jalan di beberapa titik jalur yang dilintasi dump truck pengangkut bahan material galian C di sepanjang jalur Jatibanteng – Besuki ini.

Dia (Eko Febrianto) mengatakan, si pengusaha harus membaca dan memahami dokumen ijin tambang yang diberikan karena didalamnya tertulis berapa kendaraan berat yang diperbolehkan untuk tanah dan pasir yang diangkut, dan cara pengangkutan yang benar dengan penutup terpal yang layak agar galian tidak tercecer di jalan seperti yang kita lihat di jalur jatibanteng – Besuki selama ini.

Ini penting untuk dicermati, di sini bahwa muatan yang diangkut tidak boleh melebihi daya angkut dari kendaraan itu sendiri. Apabila misalnya muatan yang diangkut tersebut bahkan 5% melebihi kapasitas (over capacity) dari kendaraan angkutan itu sendiri, maka petugas yang berwenang harus melarang pengemudi untuk meneruskan perjalanan.

Apalagi muatannya sampai berlebihan seperti hilir mudik dump truk di Jatibanteng ini yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur jalan penghubung desa curah suri dan desa jatibanteng ini.

Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 70 ayat (3) PP No. 74/2014 Dan juga masalah Perizinan lainnya, kita bisa juga merujuk pada Pasal 173 ayat (1) UU LLAJ: di point C izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.

“Seharusnya aparat berwenang melakukan tindakan tegas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melarang pengemudi meneruskan perjalanan apabila pelanggaran berat muatan melebihi 5% dari daya angkut kendaraan yang ditetapkan dalam buku uji KIR.

Serta harus memahami kelas jalan mana yang bisa dilalui oleh kendaraan berat dan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.

Tata cara pengangkutan barang ini pun diatur di dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan (“Kepmenhub No. 69/1993”), dimana dalam Pasal 7-Pasal 10 Kepmenhub No. 69/1993 diatur mengenai tata cara Pengangkutan Barang.

Seharusnnya petugas Satlantas Polres Situbondoa bekerjasama dengan Dishub Situbondo seyogyanya mulai melakukan penilangan dan penindakan secara tegas terhadap kendaraan tak layak hingga over kapasitas. Mengingat hal ini sangatlah menabrak aturan yang ada dan mengabaikan keselamatan pengguna jalan yang lain.

Karena bagaimapun juga dilain pihak, hal ini pun yang dirugikan adalah mutlak masyarakat penggunan jalan,” pungkas Eko Febrianto.(sup)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here