Habiskan Dana Milyaran Rupiah, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah KPH Bondowoso di Nilai Gagal

0
563
FOTO--Ketua LSM Siti Jenar Eko Febrianto (REPORTER // Supriadi)

SITUBONDO–Suksesinasional.Com– Program Rehabitilasi Hutan dan Lahan (RHL) yang dilakukan pihak oknum petugas Perhutani RPH Sumber Malang BKPH Besuki KPH diwilayah Kabupaten Bondowoso diiduga banyak kejanggalan. Petugas APH dan BPK seharusnya turun langsung kelapangan dan memeriksa hasil dari program tersebut.

Menurut Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM) SITI JENAR Eko Febrianto, pemeriksaan menyeluruh harus dilakukan. Sebab, berdasarkan hasil temuan dari LSM Situbondo dan salah satu karyawan (Mandor) Perhutani RHP Sumber Malang bernama Budi.

Dia (Budi) juga sempat mengambil dokumentasi sebuah video di beberapa titik, sekitar dua minggu lalu, yang telah beredar luas di masyarakat. Ini mengindikasikan program Pemerintah pusat RLH yang dibiayai oleh anggaran APBN di Sumber Malang – Situbondo ini dinilai gagal,” ujar Eko Febrianto Sabtu (22/02/2020).

Eko menambahkan, meskipun pihak Perhutani KPH Bondowoso mengklaim program tersebut berhasil, namun kenyataan dan fakta dilapangan berkata lain.

Bahkan masih ada oknum perhutani jujur yang mau membongkar modus culas rekan rekannya dalam kegiatan program dengan dana mencapai milyaran rupiah tersebut. Kita patut mengapresiasi salah satu mandor yang bernama budi ini,” kata Eko.

Bahkan LSM Siti Jenar nantinya akan ikut mendesak Kementrian Kehutanan agar menghentikan program RHL ini. Sebab berpotensi menimbulkan kerugian Negara, bila perlu saya sendiri yang akan datang langsung ke Kementrian di Jakarta,” beber Eko.

Menurut Eko, langkah mandor Budi di Desa Taman Kursi Kecamatan Sumber Malang Kabupaten Situbondo ini yang membongkar dugaan culas permainan dan penyelewengan Program pemerintah tersebut sudah benar, dan patut mendapatkan apresiasi dari semua pihak.

Saya kira sudah saatnya APH harus turun melakukan penyelidikan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga harus segera melakukan audit mendampingi APH,” cetus Eko.

Dia menegaskan, program RLH yang diluncurkan Kementrian LHK merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk menanggulangi lahan kritis di wilayah Kabupaten Bondowoso dan Situbondo. Yang mana dua Kabupaten tersebut adalah teritori KPH Bondowoso. Alangkah baiknya Pemerintah sebagai pemilik anggaran segera melakukan evaluasi dengan melibatkan tim independen.

Bukan malah di sidang sendiri seperti kemarin pada hari Jum’at tanggal 21 Februari 2020 di Kantor KPH Kabupaten Bondowoso dan itu dibuat tertutup lagi, itu kan dagelan namanya,” tutur Eko.

Apalagi ini program pemulihan lingkungan yang sangat penting. Jangan sampai uang Negara terus keluar, tapi disatu sisi kerusakan lingkungan enggak ada perbaikan yang signifikan, sehingga jangan sampai uang negara milyaran rupiah ini menguap tanpa hasil yang maksimal” tandasnya.

Saya kira dana yang bersumber dari APBN seperti program ini merupakan bagian dari amanah kepada Internal Perhutani untuk mengelola dengan baik mulai dari pembelian Bibit hingga penanaman dan pemupukan.

Jadi seyogyanya Perum Perhutani tidak main main dalam pengawasan dan realisasinya dilapangan. Apalagi nyata – nyata melindungi karyawannya di jajaran bawah yang melakukan penyelewengan dengan beragam modus dan memanfaatkan kelengahan pengawasan masyarakat dan aparat penegak hukum di daerah,” pungkasnya.(sup)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here