Sertifikat Tak Kunjung Selesai, Puluhan Warga Geruduk Kantor Balai Desa Curah Kalak

0
217

SITUBONDO — Suksesinasional.Com-– Setelah menunggu bertahun tahun tentang pengurusan SMS (Sertifikat Massal Swadaya) dan Sertifikat Perseorangan pada tahun 2017. Puluhan warga sebagai pemohon sertifikat tanah,  geruduk Kantor Balai Desa Curah Kalak, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo Jawa Timur Jum’at (05/03/ 2020)

Kedatangan puluhan warga langsung diterima Kades Curah Kalak Mohammad Matnaji S.H, yang juga disaksikan petugas Koramil Jangkar, Babinsa Curah Kalak Serda Nur Hidayanto, serta Babinkamtibmas Polsek Jangkar .

Puluhan warga langsung berorasi menyampaikan keluhan warga yang mengurus sertifikat perseorangan. Pasalnya, pengurusan setifikat tersebut dianggap terlalu lama dan berbelit-belit.

Mereka menduga panitia ingkar janji yang telah disepakati antara Panitia SMS dan pengurus Sertifikat perseorangan yang dilakukan oleh oknum berinisial MSR dan juga oknum mantan Sekdes Curah Kalak berinisial AGS.

Menurut keterangan masyarakat setempat, panitia berjanji akan menyelesaikan semua sertifikat pada awal bulan Januari hingga Februari tahun 2020 ini. Namun kenyataannya bleset hingga sekarang,” kata salah satu warga yang namanya tidak mau dipuplikasikan ini.

Sejumlah warga saat melaporkan ke Kades Curah Kalak tentang masalah sertifikat saat ditemui Suksesinasional.Com. mengatakan, warga Desa Curah Kalak semuanya dipungut biaya dengan bervariasi jumlah.

Mereka sampai ada yang mengeluarkan biaya sebesar Rp 10 juta secara cash untuk biaya sertifikatnya kepada oknum mantan Sekdes Curah Kalak berinisial AGS.

Salah satu warga bernama Subaidi menjelaskan, menurut panitia SMS, bila ada yang yang tidak mampu mengurus sertifikat bisa mengajukan kredit ke BPR (Bank Perkreditan Rakyat) di wilayah Asembagus. Bila sertifikat sudah selesai bisa dibuat jaminan di Bank tersebut”, jelas Subaidi.

Sementara itu Matnaji Kades Curah Kalak saat ditemui awak media mengatakan, bahwasanya data dan laporan sudah lengkap dari warga. Pemohon sertifikat massal tahap 1 berjumlah 93 orang.

Sedangkan tahap kedua sebanyak 95 pemohon jadi total keselurahan berjumlah 188 pemohon. Sementara yang di ajukan ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Situbondo, sebanyak 70 pemohon.

Sedangkan sertifikat yang sudah selesai sebanyak 21 orang. Sementara sisanya masih dalam pengurusan,” katanya. Pihaknya akan tetap mengawal jika hal ini akan dilanjut untuk dilaporkan ke APH (Aparat Penegak Hukum)”, ucap Matnaji.

Ditempat terpisah, MSR melalui sambungan telephon selulernya mengatakan, dirinya hanya ditugasi untuk mengurusi kelengkapan syarat-syarat para pemohon untuk mengajukan sertifikat ke BPN. Sedangkan yang mengurus langsung ke BPN itu ibu AGS,” katanya.

Dia menjelaskan, sebenarnya pengurusan SMS tahap pertama berjumlah 92 pemohon, sudah selesai sebanyak 70 sertifikat.

Sedangkan 22 pemohon masih di BPN, posisi peta bidang sudah selesai, dan tahap kedua sebanyak 94 pemohon, masih dalam proses peta bidang”, bebernya.

Lebih lanjut MSR menjelaskan secara detail, lambatnya penyelesaian karena adanya peraturan baru.Para pemohon harus menggunakan e-KTP (Elektronik Kartu Tanda Penduduk ).

Sedangkan warga yang belum memiliki e- KTP, harus mengurus terlebih dulu dikantor Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Kabupaten Situbondo,” imbuhnya.

Kelengkapan persayaratan terutama SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang lambat dipenuhi oleh para pemohon, dan kendala lain di BPN tahun kemaren karena ada pergantian Kepala Kantor sampai 3 kali begitu juga Kasi (Kepala Seksi). Saya akan menyelesaikan semuanya,” tandas dia .(Sup)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here