Ketum LSM Siti Jenar Minta Kasus Suami Mantan Kades Duwet Panarukan Segera di Proses

0
721

SITUBONDO- Suksesional.Com–
Seperti kita ketahui bersama pertanggal 30 Desember 2019, jabatan Kepala Desa (Kades) Duwet Noor Asyati, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, mulai menuai masalah. Pasalnya suami sang mantan Kades yang sudah purna tugas ini, diduga kuat menggadaikan Tanah Kas Desa (TKD), yang melebihi batas masa jabatan istrinya,

Menurut Ketua Umum (Ketum) LSM SITI JENAR Eko Febrianto ini sangat Ironi sekali karena yang mengadaikan malahan Suami Mantan Sang Kades padahal jelas kalau kita bicara TKD / Tanah kas desa adalah kekayaan desa dan menjadi milik desa kalau merujuk pada Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 3 ayat 1 Permendagri 4/2007.

Akibatnya, seluruh Perangkat Desa dan Kades Terpilih saat ini Adi Chandra dan juga pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kebingungan atas Ulah suami Sang Mantan Kades ini.

Sawah TKD seluar 16,5 Hektar itu digadaikan oleh “Sukardi” tanpa Mekanisme lelang yang seharusnya dan hasil Investigasi tim LSM SITI JENAR, menemukan Kwitansi Bermaterai dari Pengelola Sawah yang digadaikan Sukardi ini
Penggunaan lahan ini baru akan habis masa waktunya pada akhir bulan 2-2020.

Padahal tgl 30-12-2019. Pemerintahan Desa Duwet Panarukan ini telah resmi berganti Kades yang baru. Bukan Istri si Sukardi lagi.

Tindakan menyewakan dan atau menggadaikan TKD itu, menurut Ketum LSM SITI JENAR hal ini adalah adalah perbuatan Murni melawan peraturan.

Dilain pihak Menurut Camat Panarukan H.Marjulis SE.Msi. Kami sebagai pembina sudah tidak kurang kurang memperingatkan mantan Kades untuk tidak menyewakan TKD sejak 3 bulan masa jabatan habis. Tapi kenyataannya, tetap saja disewakan apalagi oleh suami nya ,” tutur Camat

Panarukan ketika Menemui Ketum LSM SITI JENAR diruangannya. Bahkan Camat mengancam apabila dalam kurun waktu 1 minggu Mantan Kades tidak menyerahkan Aset dan hasil sewa TKD di tahun 2019 maka dia mengancam akan melaporkan ini ke Inspektorat dan APH. Nah kini ketua umum LSM SITI JENAR menanyakan sikap dan janji sang Camat Panarukan ini.

Kembali kepada Ketum LSM SITI JENAR menurut Eko Febrianto upaya untuk memperingati hal itu, tidak cukup dilakukan oleh Camat . Kalaupun perlu Inspektorat dan APH harus turun untuk melakukan tindakan tegas dikarenakan ini akan menghambat RPJM Des yang Seperti kita ketahui bersama diantara beberapa desa di Kecamatan Panarukan desa duwet dan peleyan lah yg Sampai Saat ini bermasalah Peng SPJ an nya.

Walaupun Camat memperingati berulangkali. Tapi kalau mantan Kades tersebut tidak ditindak tegas hal semacam ini akan menjadi indikasi sebuah pembiaran dan ini beresiko besar nantinya.

Toh sampai berita ini ditulis Kamis 2 April 2020 kenyataannya, tetap saja disewakan. Atau berada pada tangan pihak ke 3 bukan dalam pengawasan PEMDES pada Pemerintahan yang baru ini.

Bahkan Peringatan dari Camat itupun seakan hanya angin lalu, dan upaya mengingatkan itu saya kira udah cukup tinggal tindakan tegas yang harus diterapkan kepada mantan Kades.

Saya kira ini murni Perbuatan Melawan Hukum Mengamati hal ini, Ketum LSM SITI JENAR, menilai Kasus ini sudah mencuat dipermukaan setelah berita ini ditulis saya kira apalagi mantan kades ( Istrinya ) sudah tidak memiliki kekuasaan dan ikatan apapun dengan seluruh fasilitas dan kegiatan Desa Duwet Kecamatan Panarukan ini.

Posisi mantan Kades saat ini juga diperparah atas beberapa Temuan kegiatan dan keuangan desa yang bermasalah semasa dia menjabat saya kira masih ada satu yang sangat besar, adalah tanggungjawab atas kebijaksanaan selama dia menjadi Kades.

Mulai dari tanggung jawab pelaksanaan APBDes hingga tanggung jawab moral seluruh kebijaksanaannya yang telah diperbuat, tutur Ketum LSM SITI JENAR Eko Febrianto.

Selanjunya Eko Febrianto menegaskan bahwa Tanah Kas Desa (TKD) adalah Fasilitas desa yang dikuasai desa peruntukannya, untuk menunjang kegiatan dan Aktifitas desa.

Maka dalam hal ini, sebagai pengendali adalah Kades, maka sebagai penanggungjawab wajib mengutamakan kepentingan desa. Untuk itu, hasil dari menyewakan TKD seharusnya masuk menjadi Pendapatan Asli Desa.

Apalagi hasil Investigasi tim kami dilapangan ternyata dugaan mantan Kades Duwet ini pun banyak menyimpang tidak hanya berhenti pada persoalan sewa menyewa TKD.

Menurut Ketum LSM SITI JENAR kami wajar menduga bahwa mantan Kades tersebut tidak menyetor hasil gadai sepihak yang dilakuakan Suami Mantan Kades ini, tidak di masukkan menjadi Pendapatan Asli Desa. Karena tidak tertuang dalam APBDes dan LPJ.

Nah apabila benar Suami mantan Kades yang bernama Sukardi ini tidak menyetor hasil Sewa TKD tersebut sampai waktu yang ditentukan, saya kira Inspektorat harus segera menentukan sikap karena perbuatan Suami mantan Kades tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang tertera pada pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU RI No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jangan Hanya alasan Isu CORONA lantas INSPEKTORAT jadi mandul dan IMPOTEN.

Masih menurut Ketua umum LSM SITI JENAR (Situbondo Investigasi Jejak Kebenaran) “Eko Febrianto” Tidak ada alasan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk INSPEKTORAT Kabupaten Situbondo dalam menjalankan tupoksinya dengan santai serta mengabaikan kedisiplinan sebagai amanah Pamong Praja.

Inspektorat Kabupaten Situbondo hauslah menindak tegas bagi Kepala desa dan mantan kepala desa yang nyata nyata bermasalah semasa mereka menjabat untuk mengeluarkan rekomendasi kepada APH .

Ketua LSM SITI JENAR Eko Febrianto menegaskan, PNS digaji bukan untuk leha-leha untuk kepentingan dirinya. Apapun alasannya Tapi ditugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

“Untuk memberikan pelayanan yang maksimal, PNS harus disiplin jangan karena berdalil ISU CORONA lantas Kerjaan dan kewajibannya dia Abaikan. Bagaimana mungkin akan memberikan pelayanan yang prima, kalu kerjanya ogah-ogahan,seperti ini” ujar Eko.

Ditegaskan Eko hal ini sudah jelas bukan hanya kemauan masyarakat desa Duwet Kecamatan Panarukan yang Meminta Inspektorat melakukan tindakan tegas tapi merupakan amanah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

“Peraturan tersebut mengatur kedisiplinan PNS. Didalamnya sudah lengkap, kategori PNS disiplin dan tidak disiplin beserta sanksinya,”

peran dari Inspektorat Pemkab Situbondo selayaknya bisa melaksanakan fungsi dan tugas utamanya. Terutama sebagai instansi yang bertugas membantu bupati dalam hal melakukan pengawasan, terkait semua kinerja.

Maka Inspektorat mempunyai wewenang serta hak untuk memanggil kepala PD, untuk memberikan arahan dan bimbingan termasuk pembinaan, sehingga kesalahan yang sudah dilakukan tidak terulang kembali.

”Jika arahan dan bimbingan maupun pembinaan sama sekali tidak digubris, maka tindakan tegas harus diambil yang kemudian dilaporkan kepada bupati dan APH Mengingat kerjasama APH -. APID,” pinta Eko.

Sementara pihak inspektorat kabupaten Situbondo setelah dikonfirmasi di kantornya mengatakan bahwa saat ini masih ada wabah Corona jika setelah sudah steril kembali inspektorat akan menindaklanjuti ujar salah satu staf kepada awak media. (sup)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here